IKN beri kontribusi terhadap perubahan iklim global

  Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Iklim COP28 digelar di di Dubai Expo pada tanggal 30 November-12 Desember 2023. POKROL, Dubai - Pemer...

 

Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Iklim COP28 digelar di di Dubai Expo pada tanggal 30 November-12 Desember 2023.

POKROL, Dubai - Pemerintah Indonesia merancang ibu kota baru, Nusantara, di Kalimantan Timur berdasarkan konsep ramah lingkungan untuk berkontribusi terhadap aksi perubahan iklim global.

Dengan diterbitkannya dokumen the Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) di sela-sela pertemuan Conference of the Parties to UNFCCC (COP28) ke-28 di Dubai, UEA, pada 3 Desember 2023, menandai kesiapan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mewujudkan komitmen dan kontribusi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kami ingin melihat kota ini sebagai kota masa depan yang hijau, cerdas, tangguh, dan inklusif. Kami ingin aksi terhadap perubahan iklim harus tertanam, artinya terintegrasi ke dalam rencana aksi kita ke depan,” kata Ketua OIKN Bambang Susantono saat menghadiri COP28 di Dubai pada awal Desember 2023.

Dokumen RLDC bersifat regional dan berlaku di wilayah Nusantara seluas 252 ribu hektare. Hal ini mencakup target pengurangan emisi hingga -1,1 juta ton karbon dioksida (MtCO2) pada tahun 2045 pada skenario pertama. Sedangkan pada skenario kedua, terdapat target yang lebih ambisius yaitu penurunan emisi hingga -1,5 MtCO2 pada periode yang sama.

Langkah yang dilakukan mencakup lima sektor, yaitu kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), energi, industri, pengelolaan limbah, dan pertanian.

Misalnya saja pada sektor FOLU, OIKN menargetkan melakukan restorasi hutan pada 45 persen total lahan untuk skenario pertama dan 47 persen untuk skenario kedua. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan hutan mencakup 65 persen wilayah nusantara.

Ibu kota baru juga dirancang untuk memiliki 100 persen sumber listrik terbarukan pada tahun 2030, memanfaatkan semen yang lebih efisien dengan menggunakan bahan tambahan semen, mengurangi limbah, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan pada tahun 2045.

Dari sisi ketenagalistrikan, proses pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas total 50 megawatt telah dimulai. Lebih lanjut, Nusantara ditargetkan menjadi kota yang hanya memiliki kendaraan listrik di jalan raya pada tahun 2040.

Target tersebut tidak mudah untuk dicapai, mengingat kondisi kawasan Nusantara yang dahulu merupakan kawasan hutan industri monokultur dan bekas pertambangan yang ekosistemnya memerlukan restorasi lingkungan secara besar-besaran. Dalam dokumen RLDC, terdapat target restorasi lahan seluas total 83 ribu hektare.

Upaya penghijauan dimulai dengan dibangunnya kebun pembibitan di Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang mampu menghasilkan 15-20 juta pohon per tahun untuk mendukung upaya penghijauan.

Ada pula proyek berkelanjutan di Nusantara yang akan dilaksanakan dengan menggandeng pihak swasta.

Pada Desember 2023 akan dilakukan groundbreaking pembangunan Nusantara tahap ketiga. Ini mencakup 10 proyek, dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun (sekitar US$642,13 juta).

Kolaborasi instansi

Sebagai kota pertama di Indonesia yang memiliki peta jalan penurunan emisi karbon di wilayahnya, Nusantara tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuannya menjadi kota hijau. Tidak hanya dari pihak swasta, masyarakat di tingkat akar rumput juga mempunyai peran penting dalam merealisasikan rencana dalam dokumen RLDC.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri menegaskan, RLDC bersifat inklusif, dimana pelaksanaannya tidak hanya dilakukan oleh OIKN tetapi juga oleh seluruh pihak yang melakukan kegiatan di Nusantara. Termasuk juga masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut dan penduduk baru yang akan tinggal di sana.

“Yang penting sebenarnya kalau kita bicara RLDC bukan sekadar hadirnya kebijakan, bukan sekadar hadirnya program karena ini soal pola pikir dan gaya hidup,” ujarnya di sela-sela acara COP28.

Beberapa target dalam RLDC memerlukan kolaborasi dengan masyarakat, antara lain target pengelolaan sampah, dengan target mendaur ulang 60 persen sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular yaitu pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R), dan 40 persennya diolah kembali menjadi sampah. produk.

Selain itu, kolaborasi juga diperlukan di sektor pertanian yang akan menerapkan praktik berkelanjutan, seperti penggunaan biochar yang merupakan bahan pembenah tanah yang terbuat dari sampah organik. Praktik pertanian regeneratif dan agroforestri juga akan dilakukan di beberapa kawasan hutan yang terdegradasi.

Untuk itu, perubahan pola pikir dan gaya hidup secara permanen dipandang perlu. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyebarkan informasi melalui tokoh agama dan masyarakat.

Ketua Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup (LPLH) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hayu Prabowo menggarisbawahi perlunya sosialisasi mengenai isu krisis iklim dan deforestasi.

Melalui tempat ibadah, para pemuka agama dapat terus menyebarkan pesan menjaga lingkungan di Tanah Air, termasuk secara khusus mendorong kondisi yang lebih baik di Nusantara.

Dukungan juga datang dari dunia internasional, termasuk dari Asian Development Bank (ADB) yang mendukung Nusantara menjadi kota tanpa emisi karbon.

Direktur Jenderal ADB Departemen Asia Tenggara, Winfried Wicklein, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah, seperti pemerintah kota, untuk mencapai target iklim nasional, terutama untuk menciptakan komunitas yang berketahanan iklim.

Pihaknya mendukung perencanaan Nusantara menjadi kota hijau dan mobilisasi sektor keuangan khususnya dari pihak swasta, serta membantu mengidentifikasi peluang kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

Berbagai bentuk dukungan dan kolaborasi dari masyarakat di tingkat akar rumput, berbagai lembaga keagamaan, sektor swasta, dan komunitas internasional tersebut dapat membantu mewujudkan komitmen menjadikan Nusantara sebagai kota nol karbon untuk semua. (Ant)