TRENDING NOW

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Seleksi Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui laman resmi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

POKROL.com, Jakarta - Kabar baik bagi Anda yang sedang mencari lowongan pekerjaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. 

KPU membuka rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu serentak tahun 2024. 

Pendaftaran calon anggota PPK berlangsung pada 20 November 2022 hingga 29 November 2022. Sedangkan pendaftaran PPS akan dibuka pada 18 Desember 2022 hingga 27 Desember 2022.  

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia KPU RI Parsadaan Harahap mengatakan bahwa jumlah anggota PPK yang akan direkrut mencapai 36.330 untuk 7.266 kecamatan se-Indonesia.

Sementara itu, jumlah anggota PPS yang akan direkrut mencapai 251.295 orang untuk 83.765 desa/kelurahan se-Indonesia. Berikut informasi persyaratan dan cara mendaftar menjadi calon anggota PPK dan PPS sebagaimana dikutip dari laman resmi KPU. 


Persyaratan anggota PPK dan PPS 

  1. Warga Negara Indonesia 
  2. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS 
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 
  4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil 
  5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun 
  6. tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan 
  7. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 
  8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat 
  9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih


Cara daftar rekrutmen PPK dan PPS 

Pendaftaran PPK maupun PPS kali ini dilakukan melalui laman resmi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) melalui laman resmi KPU: https://siakba.kpu.go.id

SIAKBA diluncurkan secara resmi pada 20 Oktober 2022.

Untuk bisa mendaftar sebagai anggota PPK dan PPS, masyarakat harus memiliki akun SIAKBA. Pelamar kemudian harus menyiapkan berkas pendaftaran PPK dan PPS Pemilu 2024. 

Berikut sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar PPK dan PPS: 

  1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS 
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
  3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir 
  4. Surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan 
  5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol 
  6. Daftar Riwayat Hidup 
  7. Pas Foto Berwarna 4x6

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui pengunggahan secara mandiri di situs Siakba. 


Gaji PPK dan PPS 

Gaji PPK per bulan yang akan didapatkan yakni sebagai berikut: 

  • Ketua PPK: Rp 2.500.000/Bulan
  • Anggota PPK: Rp 2.200.000/Bulan 

Adapun masa kerja PPK adalah 4 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024. Sedangkan gaji PPS per bulan yang akan didapat yakni sebagai berikut: 

  • Ketua PPS: Rp 1.500.000/Bulan 
  • Anggota PPS: Rp 1.300.000/Bulan 

Masa kerja PPS adalah mulai 17 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Info lebih lanjut dapat menghubungi email helpdesk.siakba@kpu.go.id atau 0812 5650 005 (pesan saja) pada jam kerja. Hanya pelamar terbaik yang akan diproses untuk mengikuti seleksi. Seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya. (kpu-02)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin 5 Desember 2022. (dok: TvOne)

POKROL.com, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan RKUHP menjunjung tinggi aspek HAM.

“Komnas HAM berharap perubahan dan perbaikan sistem hukum pidana tetap (tetap) menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat jumpa pers di Jakarta, Senin 5 Desember 2022.

Atnike mengungkapkan, pihaknya telah memberikan masukan kepada DPR RI terkait pasal-pasal tentang HAM yang tidak disetujui oleh Komnas HAM RI.

Komnas HAM telah menyoroti beberapa aspek dalam draf versi terbaru, katanya. Misalnya, tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kitab undang-undang sebagian besar diadopsi dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Prinsip-prinsip yang berlaku untuk pelanggaran HAM berat, yang disebut KUHAP sebagai kejahatan berat terhadap HAM, tidak sama dengan kejahatan biasa meskipun dalam KUHAP disebut kejahatan khusus, jelasnya.

Dikatakannya, pelanggaran HAM berat dicakup oleh asas retroaktif dan asas tidak ada kadaluwarsa. Jika kode etik tidak mencantumkan kedua prinsip tersebut, maka 15 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselesaikan penyidikannya dapat dianggap tidak ada, atau dikatakan tidak pernah terjadi.

“Bahkan, kami masih bisa menemukan korban dari insiden ini,” tambahnya.

Menurut analisis Komnas, ada kecenderungan pengurangan pidana penjara dalam RUU KUHP dibandingkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Misalnya, untuk kejahatan genosida, UU Pengadilan HAM menetapkan hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun.

"RKUHP masih mencantumkan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana (rancangan pasal 67 dan 98), hal ini bertentangan dengan pasal 28 (A) UUD 1945, pasal 9 UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Politik," ungkap Atnike.

Sementara itu, dalam kode etik, hukuman minimalnya adalah 5 tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 598 RKUHP versi 30 November 2022.

Selanjutnya, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, UU Pengadilan HAM menetapkan hukuman penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun. Namun, dalam rancangan KUHP, hukuman penjara tergantung pada pelanggaran yang dituduhkan dan dapat berkisar antara 5 sampai 20 tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 599 Rancangan KUHP.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi terbaru, hukuman maksimal hanya 20 tahun sehingga sifat khusus delik (kejahatan luar biasa) pelanggaran HAM berat diturunkan menjadi tindak pidana biasa.

Menurut Atnike, efek penjeraan itu ada banyak cara, tetapi kita menyadari di berbagai negara upaya penghapusan hukuman mati itu menyangkut persoalan sosiologis, kultural, politik yang tidak dengan mudah bisa diputuskan.

“Dengan demikian, harapan atau cita-cita hukum untuk menciptakan efek jera (aspek retributif) dan tidak mengulangi tindakan menjadi tidak jelas,” ujarnya.

Pengaturan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP bisa meringankan beban kejahatan ini; kekhawatirannya adalah ketika konsekuensi kejahatan luar biasa menjadi sama dengan kejahatan biasa, katanya.

Hal ini mengandung risiko mengaburkan sifat kejahatan dan kemungkinan akan menimbulkan kesulitan dalam memastikan penuntutan atau penyelesaian kejahatan yang efektif, yang akan mencakup ketidakjelasan hukum atau ketidakpastian dengan instrumen hukum lain yang memuat pengaturan tentang kejahatan di luar KUHP dan berpotensi celah, dia memberi tahu. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

 

Rapat Kerja Nasional Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Semarang Jawa Tengah, 10-12 November 2022. (dok: GPM)

POKROL.com, Jakarta - Ir. Izedrik Emir Moeis terpilih sebagai Ketua Umum  DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dalam gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di  Semarang,  Jawa Tengah, pada 11 November 2022.  

Emir Moeis didampingi Willem Tutuarima  sebagai Ketua Dewan Pembina DPP GPM hingga  dilaksanakan kongres GPM berikutnya. 

Selain melengkapi kepengurusan DPP dan  mempersiapkan kongres GPM, tugas pengurus adalah melakukan konsolidasi keanggotaan  organisasi GPM seluruh Indonesia. 

Setelah hampir sebulan kepengurusan terbentuk,  Emir Moeis memberi pada keterangan wartawan terkait perkembangan  GPM sekarang dan harapan ke depannya. 

Emir Moeis menjelaskan ada masalah mendasar  yang secara eksternal tidak kelihatan, tapi di internal  terjadi banyak simpang-siur, ketidak kesepahaman,  ketidak sepakatan, dan pengurus mencari jalan  sendiri-sendiri, ini akan dibenahi. 

Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Ir. Izedrik Emir Moeis, M.Sc., memberikan keterangan pers. (dok: GPM)

“Kita tidak ingin  ini jadi konflik, kita selesaikan bersama dengan  kesepakatan dan mufakat. Terbentuknya DPP pra  kongres ini untuk membenahi hal-hal tersebut  hingga terselenggara rakernas mendatang,” ungkap  Emir.

“Dalam rakernas di Semarang kemarin halangan  terbesar GPM bisa dilewati, sekarang tinggal  membuat aturan-aturannya. Dari sini bergerak  mempersiapkan organisasi di DPC kabupaten/kota  dan DPD provinsi,” tambah Emir.  

Emir melihat, sekarang ini pemahaman atau  kesadaran akan marhaenisme sangat tipis, GPM  anggota dan pengurusnya tua-tua, sedikit banget  yang muda, ia ingin gelora marhaenisme sampai ke anak muda/milenial. 

“Kalau ada anak-anak muda  20-40 bagus sekali, kita sedang mencoba, kita mulai pendidikan kader marhaenisme,” kata Emir. 

Pengurus GPM ingin melihat kembali anak-anak  muda yang mengusung jargon-jargon nasionalisme,  mengimbangi anak-anak muda yang banyak  mengusung jargon agama. 

GPM ingin memperbanyak pendidikan kader  marhaenisme. Dengan modal ideologi yang kuat  mereka akan dapat memperkuat partai politik yang  dimasukinya. 

Emir menambahkan, marhaenisme sebagai gagasan  tidak terkait dengan partai politik tertentu, ia bisa  tumbuh dan berkembang di semua partai. (af-03)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

 

Pembukaan KTT G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). (Dok: ANTARA FOTO/G20 Indonesia Media Center)

POKROL.com, Jakarta - Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyatakan Indonesia telah berhasil mempertegas posisinya sebagai negara nonblok melalui forum G20.

“Indonesia berhasil menegaskan posisinya sebagai negara nonblok di forum G20,” kata Ngasiman yang akrab disapa Simon, Rabu 16 November 2022.

Simon memuji kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan forum G20 menjadi forum strategis bagi Indonesia.

Ia mencontohkan isu-isu strategis yang berpotensi mengganggu keberhasilan Indonesia dalam Presidensi G20.

Selain perang Ukraina-Rusia yang sedang berlangsung, ketegangan antara Amerika Serikat dan China meningkat terkait masalah Taiwan.

Apalagi, Korea Utara dan Korea Selatan, Jepang, dan AS juga terlibat konflik militer di kawasan tersebut.

Secara global, krisis energi dan pangan juga membayangi negara-negara di seluruh dunia.

Di bawah Kepresidenan Indonesia, KTT G20 berhasil menyampaikan pesan yang mempersatukan negara-negara untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi generasi saat ini dan mendatang.

"Kepemimpinan Presiden Jokowi di KTT G20 sangat diapresiasi oleh para pemimpin negara lain. Ini kemajuan bagi Indonesia," kata Simon.

Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi dari beberapa negara dalam menghadapi krisis iklim.

AS, China, Jepang, Inggris, dan Turki berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia di bidang energi terbarukan, transportasi, pendidikan, dan pertahanan.

Simon optimis bahwa setelah KTT G20, pesan perdamaian di antara para pemimpin dunia akan terus bergema. Sinergi antar negara dengan kekuatannya masing-masing memang bisa menciptakan persaingan.

Namun, Simon berpendapat bahwa persaingan ini jangan sampai menjadi konflik yang dapat merugikan generasi mendatang.

Sedangkan di dalam negeri, berbagai komitmen investasi tersebut diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Modal menuju Indonesia Emas 2045 kini semakin kuat dan meningkatkan nilai strategis Indonesia di masyarakat global,” kata Simon. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Presiden AS Joe Biden melakukan pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Negara)

POKROL.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan G20 dan kepresidenan kelompok tersebut, dalam pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Bali, Senin 14 November 2022.

Presiden Biden mengucapkan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan Presidensi G20 dan G20, Kedutaan Besar AS di Jakarta menginformasikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Biden menggarisbawahi pentingnya Kemitraan Strategis AS-Indonesia dan kedua pemimpin membahas cara untuk memperkuatnya.

Presiden AS juga menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pendukung kuat tatanan berbasis aturan internasional.

Kedua pemimpin juga membahas kepemimpinan ASEAN yang akan datang di Indonesia pada tahun 2023, dengan Presiden Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN dan dukungan untuk Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Widodo menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan Presiden Biden dalam KTT G20 di Indonesia.

"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya menghargai kehadiran Anda di KTT G20," kata Widodo.

Ia juga menyampaikan harapan agar KTT G20 dapat menghasilkan kerja sama yang konkrit.

“Saya berharap KTT G20 ini dapat menghasilkan kerja sama konkrit yang dapat membantu dunia dalam proses pemulihan ekonomi global,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia mengharapkan fleksibilitas dari seluruh negara peserta agar komitmen konkrit dapat dicapai dari KTT G20. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Dana Pandemi secara virtual, di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (13/11/2022). (dok: Sekretariat Presiden RI)


POKROL.com, Nusa Dua Bali - Presiden Joko Widodo melalui sarana daring di Jakarta, Minggu 13 November 2022, secara resmi meluncurkan Pandemi Fund yang berhasil dirumuskan para menteri keuangan dan kesehatan G20 di bawah kepresidenan Indonesia tahun ini.

Pandemic Fund merupakan upaya global untuk memperbaiki arsitektur kesehatan global, khususnya melalui mekanisme pembiayaan yang kuat dan andal, sehingga di masa depan dunia dapat mencegah dan mengatasi pandemi dengan lebih baik, katanya.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi (negara) untuk Pandemi Fund. Dan dengan menyebut nama Tuhan, saya meluncurkan Pandemi Fund hari ini,” katanya pada peluncuran dua hari sebelum KTT G20 pada 15 November hingga 16, 2022.

Jokowi mengapresiasi negara anggota G20 dan negara non-G20 serta lembaga filantropi yang telah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi pada Pandemic Fund.

Sejauh ini, sudah terkumpul sekitar US$1,4 miliar atau sekitar Rp21,7 triliun dari 15 negara dan tiga lembaga filantropi. Angka tersebut kemungkinan akan terus meningkat, karena Australia, Prancis, dan Arab Saudi juga telah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam pendanaan tersebut.

Namun, Presiden Jokowi menyatakan bahwa komitmen dana yang dihimpun saat ini tidak cukup, mengingat kajian Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa mereka membutuhkan sekitar US$31,1 miliar per tahun untuk lebih mencegah risiko pandemi di negara-negara tersebut. masa depan.

“Saya berterima kasih kepada para donatur dari negara-negara anggota G20 dan non-G20, serta dari lembaga filantropi yang telah berkontribusi. Namun, dana yang terkumpul masih belum mencukupi. Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar lagi untuk Dana Pandemi ini," katanya.

Ia mengajak semua pihak untuk mendukung beberapa inisiatif, seperti pembentukan platform koordinasi tanggap darurat kesehatan dalam bentuk dana ekonomi internasional untuk mendukung pemantauan patogen, pengembangan global jaringan digital, sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi perjalanan internasional, dan pembentukan pusat penelitian dan manufaktur yang adil dan adil.

Proposal pembentukan Dana Pandemi telah dimulai sejak Presidensi G20 Italia pada tahun 2021; namun, itu hanya berhasil disetujui dan diselesaikan di bawah kepresidenan Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, negara-negara anggota G20 menyepakati baik Pandemic Fund maupun dewan pengurusnya, yang saat ini diketuai oleh Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Rwanda Daniel M Ngamije.

Badan Pengatur Dana Pandemi bertugas menyusun berbagai pedoman dan referensi, serta menerima permintaan dana dan menyeleksi penerima manfaat.

Negara-negara, baik anggota G20 maupun di luar grup, dapat mengajukan pendanaan dari Pandemic Fund untuk memfasilitasi diri mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan ancaman pandemi di masa depan. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

 

Presiden Joko Widodo menghadiri 2nd ASEAN Global Dialogue: Post Covid-19 Comprehensive Recovery, di Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu, 13 November 2022. (dok: Biro Pers Sekretariat Presiden).

POKROL.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan negara berkembang memperjuangkan hak untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) mentah guna mencapai nilai tambah dan keuntungan yang memadai.

“Apakah negara berkembang mendapatkan keuntungan yang memadai dari ekspor bahan mentah? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, negara-negara berkembang terus memperjuangkan hak hilirisasi,” kata Presiden pada Dialog Global ASEAN ke-2: Pemulihan Komprehensif Pasca COVID-19, di Phnom Penh, Kamboja, Minggu 13 November 2022. Demikian seperti dikutip dalam pernyataan yang dikeluarkan Pers, Media, dan Biro Penerangan Sekretariat Presiden.

Perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak-hak pembangunan negara-negara berkembang, ujarnya. Ia juga mencontohkan kesulitan yang menghambat negara-negara berkembang ketika ingin melakukan hilirisasi.

Hak pembangunan negara berkembang menjadi salah satu dari tiga fokus utama yang disampaikan Jokowi kepada ASEAN untuk menghadapi tantangan ekonomi kawasan.

“Meski rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi masih positif, ke depan tantangan perekonomian daerah akan semakin berat, apalagi dengan ancaman resesi. Karena itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” kata Jokowi.

Fokus lainnya adalah perbaikan situasi fiskal negara-negara anggota ASEAN. Dia mengatakan bahwa peluang fiskal harus dibuat untuk membangun stabilitas keuangan.

Selain itu, efisiensi belanja dan alokasi anggaran untuk program mitigasi krisis, termasuk jaring pengaman bagi masyarakat miskin, harus diprioritaskan, katanya.

“Dukungan pada sektor-sektor yang berdampak pada perekonomian daerah juga harus diutamakan. ADB (Asian Development Bank) telah mengidentifikasi mereka, seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini vital karena melibatkan UMKM yang mewakili 90 persen sektor bisnis ASEAN," katanya.

Fokus ketiga adalah peningkatan dukungan keuangan internasional. Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam mengatasi krisis dan menekan dampak yang ditimbulkannya melalui instrumen keuangan yang fleksibel.

“Ada instrumen (dimaksudkan untuk) keadaan darurat, sehingga bisa langsung digunakan saat krisis, dan yang lebih penting, perlu ada instrumen yang berfungsi untuk mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk mengantisipasi memburuknya krisis di masa mendatang, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan keuangan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, beliau sekali lagi menekankan pentingnya kerjasama yang luas untuk menghadapi krisis saat ini. (Ant)