TRENDING NOW

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Jakarta (POKROL) - Program inklusi keuangan menjadi salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi bangsa, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus gencar melaksanakan berbagai inisiatif program inklusi keuangan untuk semua kelompok masyarakat.

“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Global Partnership for Financial Inclusion yang telah mengoordinasikan rencana aksi inklusi keuangan sebagai pilar utama agenda pembangunan global, yang telah menjadi kesepakatan bagi seluruh negara G20,” kata Hartarto saat side event Kepresidenan G20, Jumat.

Kepresidenan G20 Indonesia yang mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger,” akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi global dengan semangat untuk pulih bersama dan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. masa depan, tegasnya.

Oleh karena itu, G20 harus menjadi penggerak pembangunan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi di Indonesia sebagai presidensi, dengan komitmen menghasilkan aksi nyata yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia.

Salah satu hasil nyata yang diharapkan adalah berkembangnya literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif, yang merupakan bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital, kata Hartarto.

“Kepresidenan G20 Indonesia akan terus mendukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik antar pemangku kepentingan dalam negeri maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk melaksanakan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif,” tegasnya.

Menkeu juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan terutama kementerian dan lembaga, anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Asian Development Bank, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha (BUMD), asosiasi, dan mitra inklusi keuangan lainnya.

Selain itu, dia optimistis koordinasi inisiatif global yang mendukung inklusi keuangan akan terus dipertahankan dan diperkuat dengan meningkatkan kesadaran di negara-negara anggota G20. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Desa Munduk di Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali.


Buleleng, Bali (POKROL) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, telah menyiapkan tiga desa destinasi wisata untuk para delegasi yang akan berkunjung ke Bali untuk KTT G20 pada 15–16 November 2022.

Ketiga desa wisata tersebut adalah Desa Munduk di Kecamatan Banjar, Desa Sudaji di Kecamatan Sawan, dan Desa Sambangan di Kecamatan Sukasada.

Desa Munduk telah terkenal sebagai objek wisata sejak masa penjajahan Belanda karena lingkungannya yang menakjubkan. Desa ini didominasi oleh daerah pertanian dengan cengkeh, kopi, vanili, kakao, dan tanaman sekunder, serta lembah yang menghijau dan beberapa air terjun.

Desa Sudaji dan Sambangan tergolong desa wisata rintisan di Kabupaten Buleleng. Desa Sudaji dikenal memiliki lahan pertanian yang luas dimana sistem pertanian Bali yang disebut subak masih dilaksanakan hingga saat ini.

Beberapa homestay telah disediakan untuk menampung pengunjung ke desa, yang juga menawarkan bumi perkemahan dan atraksi wisata alam lainnya.

Sementara itu, Desa Sambangan terkenal dengan air terjun Aling-Aling yang mempesona. Desa ini juga memiliki hamparan persawahan yang indah yang mampu memikat hati wisatawan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng mengklaim bahwa desa Sudaji, Munduk, dan Sambangan merupakan desa wisata unggulan di wilayah tersebut.

Ketiga desa wisata tersebut merupakan salah satu dari 11 desa wisata yang dibahas dan diusulkan oleh Forum Desa Wisata Provinsi Bali kepada penyelenggara G20 dan Bank Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara mengatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dan persetujuan dari penyelenggara G20 terkait apakah ketiga desa wisata tersebut akan dikunjungi delegasi G20 atau tidak.

"Kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai apa yang kami, Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali dan Bank Indonesia upayakan," tegasnya.

Dia mencatat, jika desa-desa wisata itu dipilih sebagai tempat wisata untuk dikunjungi oleh delegasi G20, itu akan menjadi peluang besar untuk mempromosikan pariwisata daerah.

Selain itu, rangkaian acara G20 di Bali diharapkan dapat mempromosikan Buleleng di negara asal para delegasi.


Peluang KTT G20

Akademisi Pariwisata Universitas Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Kadek Wiramarta S.Pd., M.Pd mengatakan, sebagian besar desa wisata di Buleleng memiliki pesona dan karakteristik yang berbeda dengan desa wisata lainnya di Bali.

“Saya yakin desa wisata di Buleleng memiliki kualitas tersendiri dan mampu bersaing dengan desa wisata lain dalam berbagai aspek,” ujarnya.

Dari segi sumber daya manusia, pengelola pariwisata di Bali Selatan banyak yang berasal dari Bali bagian utara (Buleleng). Ada juga banyak akademisi pariwisata dan universitas di wilayah ini.

Wiramarta menyoroti konteks desa wisata sebagai desa wisata dimana wisatawan datang ke objek wisata tidak hanya untuk berkunjung tetapi juga untuk berbaur dengan masyarakat setempat.

“Konteksnya adalah ‘Living Like Local People,’ di mana wisatawan tinggal di antara komunitas lokal di desa,” jelasnya.

Sehingga wisatawan bisa terlibat langsung dengan masyarakat, tambahnya.

“Itulah bagian yang memuaskan bagi para wisatawan,” ia menggarisbawahi.

Namun, dia mengingatkan pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata untuk mendesain desa wisata dengan baik untuk menarik pengunjung.

“Saya yakin semua desa wisata punya daya tariknya masing-masing. Tapi, yang penting bagaimana pengelola ‘mengemasnya’ menjadi paket yang menarik. Paket wisata seperti apa? Apa yang bisa dilakukan wisatawan (di desa wisata)?” dia menunjukkan.

Mengenai potensi acara G20 untuk menarik delegasi dari negara anggota ke Buleleng, ia mencatat akan membawa manfaat bagi kemajuan pariwisata di kawasan itu.

Dikatakannya, ada beberapa desa wisata yang menyuguhkan daya tarik dan keunikan khas Bali utara yang layak dikunjungi oleh para delegasi.

G20 menawarkan kesempatan besar untuk memperkenalkan kepada dunia keunikan budaya dan adat Bali yang sangat berharga, khususnya budaya dan adat Buleleng.

G20 adalah platform multilateral yang menghubungkan ekonomi utama dunia yang terdiri dari Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, Jepang, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Spanyol juga merupakan tamu tetap di forum tersebut.

Indonesia memegang Kepresidenan G20 dari 1 Desember 2021 hingga November 2022. Kepresidenannya bertema "Pulihkan Bersama, Pulihkan Lebih Kuat" untuk mencerminkan semangat pemulihan kolektif.

KTT G20 ke-17 akan berlangsung pada 15–16 November 2022 di Bali. Pesertanya akan terdiri dari kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota G20.

KTT ini akan menjadi puncak proses G20 dan kerja intens yang dilakukan dalam Pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Kelompok Keterlibatan sepanjang tahun. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.


Jakarta (POKROL) - Perusahaan energi Indonesia PT Pertamina (Persero) menyatakan ingin menjadi pemain energi berbasis keberlanjutan kelas dunia melalui penerapan program-program Environmental, Social & Governance (ESG).

Perusahaan menjalankan beberapa program Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang diarahkan pada keberlanjutan, demikian keterangan tertulis yang dikeluarkan Direktur Utama dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang diterima di Jakarta, Selasa 31 Desember 2021.

Badan Usaha Milik Negara itu akan mendukung upaya negara untuk mencapai target dekarbonisasi 29 persen sebelum 2030, dimulai dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, katanya.

“Efisiensi operasional kami di fasilitas kilang dan hulu, pemanfaatan gas suar, pemanfaatan limbah panas, dan peningkatan pemanfaatan energi panas bumi, semuanya berkontribusi besar terhadap penurunan emisi,” tambahnya.

Sebagai bagian dari tujuan lingkungan, Pertamina telah mengurangi konsumsi dan intensitas energinya, sehingga mengurangi jejak karbonnya, kata Widyawati seraya menambahkan, perusahaan telah memangkas emisinya sebesar 27 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Pertamina — sebagai perusahaan Indonesia terbesar yang bergerak terutama di sektor minyak, gas bumi, dan energi terbarukan — memainkan peran penting sebagai penjaga ketahanan energi bangsa, dan berbagai kegiatannya mempengaruhi kehidupan jutaan orang di negara ini , dia mengamati.

Oleh karena itu, perusahaan juga berupaya untuk menyelaraskan kembali strategi bisnisnya dengan fokus yang lebih besar pada keberlanjutan, katanya.

Strategi keberlanjutan Pertamina telah diterjemahkan ke dalam 10 fokus keberlanjutan yang masing-masing selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan memiliki target utama, jelasnya.

10 fokus keberlanjutan adalah menangani perubahan iklim; mengurangi jejak lingkungan; melindungi keanekaragaman hayati, kesehatan, dan keselamatan; mencegah kecelakaan besar; merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan; melakukan inovasi dan penelitian; keterlibatan dan dampak masyarakat; mempraktikkan keamanan siber; dan etika perusahaan, jelasnya.

Apalagi, dalam transisi ke penggunaan energi bersih yang lebih besar, perusahaan telah mengarahkan perhatiannya pada pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi serta berbasis air dan berbasis matahari, ungkap Widyawati.

“Kami akan terus mendukung transisi energi Indonesia dengan mengadopsi strategi bisnis ramah iklim seperti menyelaraskan bauran energi kami untuk memasukkan 17 persen energi terbarukan pada tahun 2030, dan menyediakan energi bersih untuk negara di masa depan,” tegasnya.

Dari sisi tanggung jawab sosial, perusahaan terus memperketat dan meningkatkan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, ujarnya.

Selanjutnya, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, perusahaan telah menginisiasi 'New Pertamina Clean Charter', sebagai bagian dari sistem manajemen anti-suap, tambahnya.(dtk)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

 

Kegiatan Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI di Lemhannas RI, (Dok. Humas Lemhannas RI).

Jakarta (POKROL) - Di Era disrupsi teknologi yang saat ini terjadi, telah memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk bergerak lebih maju. Namun di sisi lain, disrupsi teknologi ini juga menjadi tantangan untuk mengukur kemampuan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian simpulan press release dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dalam acara peringatan HUT ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diterima redaksi.

"Merupakan hal yang tidak mudah bagi kita dalam menghadapi disrupsi teknologi ini, sementara diri kita sendiri masih  belum dibekali dengan literasi dan pengetahuan yang cukup," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Agus Widjojo saat memberikan sambutan pada Puncak Semarak HUT ke-50 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lemhannas RI, (13/12).  

Bangsa Indonesia, khususnya ASN harus selalu mengembangkan diri dengan Inovatif, Open Mind, kerja efektif dan efisien, memanfaatkan teknologi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadapi disrupsi teknologi.

Selain itu, di usia setengah abad KORPRI ini, Presiden RI Joko Widodo juga mendorong ASN agar tangguh, profesional, dan inovatif dalam bekerja untuk Indonesia Maju. Dalam amanat Presiden RI pada upacara HUT KORPRI ke-50, setiap anggota KORPRI harus berada pada garda terdepan dalam reformasi birokrasi, memangkas regulasi yang menghambat pelayanan, menyederhanakan organisasi sehingga bergerak lebih lincah, dan meninggalkan sekat-sekat ego sektoral, serta membuat prosedur yang  rumit  menjadi mudah, membuat yang lambat menjadi cepat.

 (Dok. Humas Lemhannas RI)

KORPRI Lemhannas RI Siap Berikan Pelayanan Terbaik 

Sejalan dengan amanat dari Presiden RI, Gubernur Lemhannas RI berharap setiap anggota KORPRI memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, memegang teguh profesionalitas sebagai aparatur sipil negara, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Generasi muda perlu mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan, dengan cara memiliki kemampuan dan pengetahuan. "Kita patut mengetahui bahwa jajaran aparatur sipil negara telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menjadi motor penting dalam pembangunan nasional. Untuk itu, maka ASN dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika, dan profesionalisme," kata Gubernur Lemhannas RI.

Oleh sebab itu, salah satu kegiatan pada Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI adalah pemberian beasiswa bagi putra/putri berprestasi. Pemberian beasiswa tersebut merupakan kontribusi KORPRI Lemhannas RI dalam mendorong putra/putri ASN di lingkungan Lemhannas RI agar lebih meningkatkan prestasi, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi pada bangsa dan negara.

 (Dok. Humas Lemhannas RI)

Adapun rangkaian kegiatan Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI antara lain, Pemberian Beasiswa bagi Putra/Putri Berprestasi, Senam bersama dan syukuran, Pengumuman pemenang lomba-lomba, dan pembagian doorprize, souvenir  bibit  tanaman, serta pemberian goodiebag dan kalender. Sedangkan kegiatan yang telah berlangsung antara lain, Seminar Motivasi dengan tema “Menggali Potensi, Menyatukan Visi, Membangun Negeri”, Lomba Tiktok , Lomba yel-yel di Instagram, dan Lomba paduan suara di IG TV

Kegiatan ini diikuti oleh 350 personel Lemhannas RI yang terdiri dari ASN, serta perwakilan TNI, dan Polri. Kegiatan ini juga didukung oleh SatuMed Solusi Kesehatan Anda, J-Forces, Pertamina, PT. Lundin Industry West, PINHANTANNAS (Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional), Bank Mandiri, SRITEX, WEBA, Bank BRI, PT. Sapta Inti Perkasa, Kopprim Lemhannas, PPRA 56 Lemhannas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan PT. Sidomuncul.

Pelaksanaan Puncak Semarak HUT ke-50 KORPRI ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan sesama pegawai Lemhannas RI, memeriahkan HUT ke-50 KORPRI, memupuk  jiwa sportivitas dalam berlomba, meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi di antara anak-anak Pegawai Lemhannas RI, dan memupuk  semangat  kebangsaan. Sehingga dapat terwujud kekompakan dan kerjasama antar pegawai, serta meningkatkan kinerja Lemhannas RI. (Lemhannas RI)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kiri) dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kanan) pada pertemuan di Jakarta, 14 Desember  2021. (Olivier Douliery/Pool Photo AP).

Jakarta (POKROL) - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan serta saling menghormati. 

“Amerika Serikat adalah mitra strategis Indonesia. Dengan beberapa nilai yang dimiliki oleh kedua negara, diyakini kemitraan strategis yang konkrit akan terus diperkuat," ungkap  Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers bersama Menlu AS Antony Blinken di Jakarta, Selasa 14 Desember 2021.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) di bidang maritim, pendidikan, dan Program Peace Corps yang digagas AS untuk meningkatkan people-to-people contact.

Perpanjangan MoU kerja sama maritim yang berlaku sampai dengan tahun 2026, mencakup kerja sama di bidang keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dan pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim.

“Sementara untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan, kita sepakat untuk membentuk mekanisme dialog 2+2 antara Kemlu dengan Kemhan di tingkat pejabat senior,” tegasnya.

Indonesia dan AS juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi.

Angka perdagangan bilateral Indonesia-AS mencapai US$29,6 miliar (sekitar Rp424 triliun) selama periode Januari-Oktober 2021, meningkat 33,9 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Pada tahun 2020, investasi AS di Indonesia tercatat sebesar US$749,7 juta (sekitar Rp10,7 triliun). Sementara itu, selama periode Januari-September 2021, nilai investasi mencapai US$1,3 miliar (sekitar Rp18,6 triliun), meningkat 73 persen dalam kurun waktu sembilan bulan.

“Indonesia juga menyampaikan harapan agar AS terus memberikan fasilitas GSP. Peluang investasi di Indonesia sangat terbuka lebar di bidang kesehatan, digital, dan transisi energi,” kata Marsudi.

Menteri merujuk pada Generalized System of Preferences (GSP), khususnya program pembebasan tarif bea masuk yang diberikan AS untuk negara berkembang.

Sebagai tindak lanjut dari Supply Chain Summit di Glasgow, konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atas undangan Presiden AS Joe Biden, Indonesia mengusulkan pembentukan Supply Chain Task Force.

Di bidang pembangunan, Indonesia mengapresiasi komitmen AS dalam Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact-2 untuk proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi hijau, digitalisasi, akses pendanaan serta kesetaraan gender, dan pendanaan untuk UMKM perempuan.

Dalam pertemuan bilateral dengan Blinken, Marsudi memuji dukungan AS untuk Indonesia di masa pandemi COVID-19, termasuk sumbangan 25,4 juta dosis vaksin yang diberikan AS kepada Indonesia melalui Fasilitas COVAX.

Menkeu juga berharap dalam jangka panjang, kedua negara dapat mengembangkan kerjasama untuk pengembangan vaksin teknologi mRNA.

Kunjungan Blinken ke Indonesia pada 13-14 Desember 2021 bertujuan untuk menegaskan kemitraan strategis RI-AS dan pentingnya kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Agendanya di Jakarta antara lain pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Menteri Marsudi serta menyampaikan pidato tentang kebijakan AS di Universitas Indonesia. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

 


Jakarta (POKROL) - Kementerian Agama terus melakukan pengaturan umrah di masa pandemi COVID-19, di antaranya skema keberangkatan umrah satu pintu melalui Bandara Soekarno-Hatta.

“Perlu kami sampaikan kepada otban (otoritas bandar udara) bahwa Kemenag sedang (berusaha) menyiapkan berbagai hal teknis sebagai langkah antisipasi pembukaan umrah di masa pandemi,” kata Kasubdit Pengawasan dan Pengawasan tersebut. Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, M. Noer Alya Fitra, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Skema pemberangkatan umroh satu pintu digagas untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan serta menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah di tengah pandemi COVID-19, jelasnya.

Asrama haji akan menjadi titik awal keberangkatan jemaah umrah, tambahnya.

“Jemaah umrah harus jelas di asrama haji, baik dari segi kelengkapan dokumen perjalanan dan persyaratan kesehatannya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan bantuan otoritas bandara untuk memastikan fasilitas asrama haji memenuhi persyaratan untuk dirawat. sebagai tempat keberangkatan internasional, seperti pelayanan jamaah haji reguler,” tegasnya.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah I, Yufridon Gandoz Situmeang, mengapresiasi inisiatif dan langkah yang diambil kementerian tersebut.

Bandara siap mendukung program kementerian dengan menyiapkan layanan umrah di Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya.

“Mengenai hal teknis di asrama haji, kami akan segera mengevaluasi kesiapannya sebagai terminal internasional. Dengan konsep seperti haji reguler, artinya asrama haji telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan imigrasi bagi jemaah umrah, termasuk alat transportasi dari asrama. ke bandara memang harus aman dan selamat," imbuhnya.

Dia menilai penerbangan langsung lebih aman bagi jemaah haji. Ia juga menyarankan agar pesawat yang digunakan jemaah haji tidak digunakan untuk mengangkut penumpang reguler.

“Kita harus memastikan jemaah umrah aman dan tidak terpapar COVID-19 selama perjalanan, jadi sebaiknya tidak ditempatkan bersama penumpang reguler,” imbuhnya. (Ant)

Berita informasi hukum politik pemerintahan ekonomi bisnis budaya pendidikan wisata olahraga teknologi viral terkini paling banyak dicari di Indonesia

 

Hakim Konstitusi (MK) Suhartoyo. MK: Indonesia Perlu Reformasi Penegakan Hukum untuk Sambut Society 5.0.

Jakarta (POKROL) - Hakim Konstitusi (MK) Suhartoyo menilai Indonesia harus melakukan reformasi penegakan hukum dalam menghadapi tantangan Society 5.0.

“Bedanya dengan penegakan hukum konvensional, di era Society 5.0 penegakan hukum didukung oleh internet of things (IoT),” ujarnya dalam seminar online nasional bertajuk “Refleksi Penegakan Hukum Indonesia di Era Society 5.0” dipantau dari sini, Minggu.

Dalam dua tahun terakhir, yang sejalan dengan pandemi COVID-19, paradigma kehidupan yang dipengaruhi oleh Revolusi Industri 4.0 telah bergeser ke Society 5.0, katanya.

Paradigma Society 5.0 menggabungkan Revolusi Industri 4.0 dengan inisiatif untuk mendorong pembangunan berdasarkan nilai-nilai humanis, katanya.

“Masyarakat 5.0 adalah paradigma yang dikembangkan untuk menjawab tantangan global, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, menipisnya sumber daya alam, terorisme, pandemi, ketidakpastian, dan kompleksitas di hampir semua tingkat kehidupan,” urai Suhartoyo.

Untuk itu, Society 5.0 akan mengembangkan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi untuk menghilangkan ketimpangan dan menyelesaikan masalah sosial dengan menggunakan sistem yang mengintegrasikan ruang siber dan ruang fisik.

Terkait penegakan hukum yang lebih human oriented, menurutnya reformasi penegakan hukum harus dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu perbaikan penggunaan hukum yang adil sebagai dasar pengambilan keputusan yang baik oleh aparatur negara dan mewajibkan lembaga peradilan untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan. kemandirian, ketidakberpihakan, dan kebebasan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, ia mencatat bahwa Society 5.0 juga membutuhkan reformasi penegakan hukum yang terkait dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, penegakan hukum yang mengutamakan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang mengutamakan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan agar lebih efektif.

"Di sisi lain, undang-undang juga bisa menghambat perkembangan inovasi. Oleh karena itu, penyusunan regulasi ke depan harus bisa membantu inovasi itu sendiri," kata hakim. (Ant)