Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Percepatan Proyek Hulu Minyak Laut Dalam

Anjungan (Offshore)GGA di Lapangan GG di perairan lepas pantai Indramayu miliki PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ)...

Anjungan (Offshore)GGA di Lapangan GG di perairan lepas pantai Indramayu miliki PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

POKROL, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyiapkan paket stimulus untuk mempercepat penyelesaian proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) agar dapat diprioritaskan untuk menjaga ketahan produksi migas nasional.

"Pemerintah mendukung pengembangan lapangan baru untuk memanfaatkan sumber minyak dan gas yang ada," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9 Juni 2021).

Menurut laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), proyeksi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari, dengan kapasitas produksi kilang sekitar 800 ribu barel, sehingga kekurangan pasokan harus segera diatasi. Dengan kebijakan menutup masuknya produk impor.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, pemerintah akan memaksimalkan seluruh potensi hulu migas guna menghasilkan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.

“Pemerintah terus mendorong upaya peningkatan cadangan dan produksi migas, serta optimalisasi penggunaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang saat ini mencapai 63,9 persen,” kata Arifin.

Pemerintah telah memberikan sembilan paket stimulus untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas yang dihantam pandemi COVID-19.

Stimulus tersebut antara lain penundaan penyediaan biaya pascaoperasi, tax holiday untuk pajak penghasilan, penghapusan biaya pemanfaatan kilang gas alam cair Badak, penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai gas alam cair, dan penghapusan biaya sewa negara milik hulu migas. 

Selain itu, stimulus ditawarkan untuk menunda atau mengurangi hingga 100 persen pajak tidak langsung, gas yang diizinkan untuk dijual dengan harga diskon untuk semua skema take or pay dan Daily Contract Quantity, fleksibilitas kebijakan fiskal, dan diskusi pajak untuk bisnis. mendukung kegiatan hulu migas.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mencatat, dari sembilan stimulus tersebut, enam sudah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Soetjipto menjelaskan, salah satu bentuk konsesi dalam investasi hulu migas adalah beberapa kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) dapat memonetisasi potensi migas yang dikelolanya.

“Saat ini sedang dikembangkan kebijakan pelayanan satu pintu. Jadi, saat ini banyak aspek yang dipertimbangkan untuk mempermudah investasi,” kata Soetjipto. (Ant)