Anies: Kinerja Kementerian Pertahanan Bernilai Skor 11 dari skala 100

  Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (...

 

Capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) 19.00 WIB.

POKROL, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menggelar debat calon presiden (capres) yang ketiga di Istora Senayan Jakarta pada Minggu (7/1/2024) pukul 19.00 malam. 

Debat capres kali ini mengangkat tema tentang Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri.

Capres nomor urut 2 Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang jarang menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan anggota TNI-Polri. 

Menurut Anies, kebijakan Jokowi soal mensejahterakan PNS kalah jauh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari sisi kebijakan menurut saya [pemerintahan Jokowi] lebih parah karena di era SBY terjadi kenaikan gaji sembilan kali pada era ini hanya naik gaji tiga kali dan naik gaji tahun depan karena mungkin pemilu," tutur Anies dalam debat capres kali ini.

"Kesejahteraan tidak dipikirkan serius tukin hanya 80%/ Lihat Kemenkeu, lihat KemenPUPR, menterinya mengusahakan peningkatan tukin," imbuhnya.

Anies mengatakan, "Selama sembilan tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi memang jarang menaikkan gaji pokok PNS, yakni hanya tiga kali."

Menurut Anies, faktanya gaji ASN, anggota Polri, dan TNI naik sebesar 6% pada 2015 dan 5% pada 2019. Untuk tahun ini, gaji mereka naik 8%.

Frekuensi kenaikan tersebut jauh berkurang dibandingkan era Presiden SBY yang selalu menaikkan gaji PNS.

Semenjak Joko Widodo memerintah secara penuh pada 2015-2023, hanya dua kali ASN dan TNI-Polri mengalami kenaikan gaji yakni pada 2015 dan 2019. Kenaikan sekali lagi baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat bahwa diperlukan suatu skema yang lebih kreatif untuk mendapatkan utang luar negeri.

"Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk pelibatan swasta," tuturnya.

Selain itu, Anies mengatakan alokasi utang yang didapat seharusnya ditujukan untuk kegiatan yang lebih produktif agar tidak terjadi intervensi pihak asing dalam pemenuhan kewajiban utang negara.

"Jangan utang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Anies menjelaskan kinerja Kemteriaan Pertahanan (KemHan) di bawah Menhan Prabowo Subianto bernilai Skor 11 dari skala 100.

Temukan berita dan konten POKROL lainnya di Google News.