Realisasi anggaran PEN mencapai Rp252,3 triliun pada semester I

Raden Pardede, staf khusus menteri koordinator perekonomian. Jakarta - Perencanaan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PE...

Raden Pardede, staf khusus menteri koordinator perekonomian.

Jakarta - Perencanaan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) semester I 2021 mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu Rp699,43 triliun, kata Raden Pardede, staf khusus menteri koordinator perekonomian.

"Realisasi anggaran PEN terus dipercepat mencapai Rp252,3 triliun. Pemerintah terus mendorong untuk mengatasi kendala yang muncul dalam penyerapan dan pelaksanaan program tersebut," kata Pardede saat diskusi online di Jakarta, Rabu.

Anggaran PEN untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp13,96 triliun untuk 9,9 juta keluarga miskin (KPM) dari total alokasi tahun ini Rp28,31 triliun untuk 10 juta KPM.

Untuk kartu sembako, realisasi hingga Juni 2021 telah mencapai Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM, dari total alokasi 2021 sebesar Rp40,19 triliun untuk 18,8 juta KPM.

Realisasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada semester I mencapai Rp4,99 triliun untuk lima juta KPM dari total pagu Rp28,8 triliun tahun ini untuk delapan juta KPM.

Realisasi semester I juga termasuk untuk kartu prakerja sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta dari total pagu Rp20 triliun.

Anggaran PEN ditujukan untuk meningkatkan daya beli dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penularan COVID-19.

Pemerintah juga telah memperpanjang pelaksanaan insentif pemerintah melalui diskon listrik dari enam bulan menjadi sembilan bulan untuk 32,6 juta pelanggan, dengan total anggaran Rp7,58 triliun, terdiri dari Rp5,67 triliun dari alokasi anggaran pada semester pertama dan tambahan Rp1 triliun. 0,91 triliun.

Bantuan ultra-mikro produktif (BPUM) juga diperpanjang hingga sembilan bulan, hingga September, untuk tambahan tiga juta penerima baru dan dengan anggaran sebesar Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro.

Bantuan tunjangan sosial tunai diperpanjang dua bulan, dengan 10 juta KPM dan total anggaran Rp18 triliun yang terdiri dari Rp11,9 triliun dari alokasi anggaran semester pertama dan tambahan Rp6,1 triliun. (Ant)