Mentan: Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan untuk Pupuk Bersubsidi

  Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memeriksa padi hasil panen. POKROL, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi...

 

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memeriksa padi hasil panen.

POKROL, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan penambahan anggaran untuk peningkatan jumlah pupuk bersubsidi pada tahun 2024, kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Minggu 31/12/2023.

"Pak Presiden mengarahkan subsidi pupuk digenjot untuk memenuhi kebutuhan petani. Arahan ini kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Anggaran untuk subsidi pupuk pasti ditingkatkan," kata dia dalam keterangannyadi Jakarta.

Amran mengatakan, penambahan anggaran pupuk bersubsidi bertujuan untuk menjaga produksi komoditas pangan nasional dari gangguan, khususnya untuk produksi beras.

“Memang tahun ini kita menghadapi El Nino sebagai tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, kita perlu terus menggenjot produksi. Mudah-mudahan ketersediaan pupuk yang cukup bisa mendorong petani untuk meningkatkan produksinya,” ujarnya.

Kementerian Pertanian telah mencabut seluruh peraturan yang dianggap menghambat petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020, tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Ali Jamil menegaskan stok pupuk bersubsidi untuk musim tanam saat ini cukup.

“Kami menjamin pasokan pupuk mencukupi,” tegasnya.

Ia juga memastikan Kementerian Pertanian saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan tambahan anggaran guna meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi.

“Kami akan terus memastikan tidak ada lagi petani yang mengeluh kekurangan pupuk. Sesuai arahan Menteri Sulaiman, kami akan terus melakukan pengawasan (distribusi pupuk) agar tidak terjadi masalah,” kata Jamil.

Tambahan pupuk bersubsidi ini akan menyasar petani yang bekerja di kawasan perhutanan sosial, petani yang belum menerima pupuk karena tidak adanya koneksi internet yang memadai di wilayahnya, dan petani yang melakukan penanaman dua atau tiga kali dalam setahun.

Pemerintah juga mengizinkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan kartu identitas mereka, sehingga tidak perlu lagi memiliki Kartu Tani (Kartu Tani).

“Kami akan terus kawal ini agar petani yang butuh pupuk tidak berteriak lagi kekurangan pupuk. Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, beliau meminta kami kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan karena produksinya cukup,” ujar Ali Jamil. (Ant)

Temukan berita dan konten POKROL lainnya di Google News.